Sejumlah mahasiswa STIE Tunas Nusantara yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Produksi Indonesia (MPPI) melakukan aksi simpatik di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (25/6). Mereka menyerukan kepada para pengguna jalan untuk menggunakan produksi dalam negeri. (Kompas Online)

Paradigma globalisasi pada hakekatnya adalah neo kolonialisme yang di perkirakan akan terjadi oleh salah seorang founding father Indonesia “Bung Karno”. Sejarah bangsa-bangsa maju yang nota bene adalah agresor atau penjajah yang telah menikmati hasil jajahan mereka di masa lalu sehingga mereka dapat menggunakannya pada kepentingan inovasi produk mereka. Bila dianalogikan negara maju dengan negara berkembang dalam globalisasi adalah pertempuran antara “David” dengan “Gooliath” sehingga kompetisi yang terjadi adalah kompetisi yang tidak adil sama sekali.

Globalisasi memang sudah diciptakan sejak lama oleh bangsa2 maju melalui pemberian hutang secara kontinu kepada negara yang memiliki kekayaan alam sehingga bangsa-bangsa ini menjadi tergantung pertumbuhan ekonominya kepada hutang. Para agen globalisasi membuat laporan-laporan yang bagus mengenai negara obyek, Bank dunia, IMF dan ADB merupakan kepanjangan tangan dari negara G7 yang menguasai ekonomi lebih dari 70 % di dunia.

Akibatnya adalah negara yang “Kaya” seperti halnya indonesia dibuat tidak berdaya akan hutang, masih ingat dalam ingatan kita bahwa dalam masa orde baru kita disebut-sebut macan asia, pertumbuhan ekonominya lebih dari rata-rata, infrastruktur pada saat itu dibangun dengan terencana, harga pangan murah, harga bahan bakar murah dsb. Tapi segala macam itu dibangun dengan hutang. Hal ini diperparah dengan praktek korupsi yang merajalela, dan apabila dampak hutang luar negeri terhadap ekonomi indonesia diambil sebagai penelitian disertasi ada hipotesa bahwa yang menjadi asset pembangunana yang bersumber dari  hutang luar negeri hanya 50 % dan sisanya menguap kepada koruptor baik dalam maupun luar negeri. 

Apabila kita bayangkan keuangan suatu negara ke dalam suatu perusahaaan, maka perusahaan layak diberi hutang apabila perbandingan antara equity dengan kewajibannya adalah lebih besar atau sama dengan satu. Artinya ekuitas dari suatu negara harus lebih besar daripada kewajibannya. Sebaliknya yang terjadi dengan Indonesia saat itu jumlah kewajiban dibandingkan dengan ekuitas jauh lebih besar, namun negara donor terus memberikan bantuan mengingat asset yang dimiliki bangsa kita sangat besar dan diyakini akan cukup untuk membayar hutang tsb.

Krisis moneter 1998 adalah cairnya puncak gunung es dari candu hutang yang dilakukan pemerintah orde baru, masih ingat dalam ingatan kita bagaimana mantan presiden soeharto terpaksa menandatangani perjanjian “obat mujarab” dengan IMF. Dengan bersila tangan Mr. Camdessus menyaksikan pak Harto menandatangani perjanjian obat mujarab itu. Padahal resep IMF bukanlah mujarab melainkan tambahan racun yang di buat untuk mendorong terjadinya gejolak di masyarakat sehingga timbul kerusuhan akibat akumulasi kekacauan ekonomi dengan ditutupnya 16 bank, kenaikan harga bbm, dicabutnya beberapa subsidi bahan pokok dsb.

Setelah pak Harto lengser kemudian reformasi digulirkan, banyak kemajuan dari segi ketatanegaraan bangsa kita yang kemudian menjadi salah satu bangsa besar demokrasi. Namun demikian sektor birokrasi dan hukum nyaris tidak berubah, motto kalau masih bisa dipersulit kenapa harus dipermudah masih menjadi paradigma birokrat sementara aparat hukum makin semrawut dengan keputusan hukumnya yang lebih berpihak kepada yang kuat secara politik dan ekonomi. Sudah capek rasanya kita melihat koruptor dihukum lebih rendah daripada maling kambuhan dan ini hanya terjadi dibumi yang kita cintai yang bernama Indonesia. Selain itu reformasi di anggap oleh sebagian besar rakyat hanyalah membawa kesulitan dimana harga bahan pokok mahal dan bbm tinggi, meskipun kondisi saat ini tidak dapat diputuskan dari kisah masa lalu bangsa penghutang ini.

BANGSA MANDIRI

Baru-baru ini terekam di berbagai media cetak maupun elektronik Presiden SBY tak kuasa Manahan amarahnya dengan menegur pembantunya di forum rapat kabinet. Beberapa tahun lalu, di perhelatan besar PGRI di Solo, Wapres JK begitu marah mendengar Bapak Winarno Surachmad baca puisi tentang sekolah seperti kandang ayam.

Sebelum era reformasi, Presiden Soeharto pernah marah-marah sampai- sampai anaknya Bang Ali pun dilarang meminjam uang ke bank. Siapa pun yang ingin Pak Harto hadir dalam pesta pernikahan anak mereka, pada acara terkait seluruh tokoh Petisi 50 dilarang datang.

Terlepas marah dengan alasan apapun, sejatinya marah di picu oleh perasaan ketiadakpuasan yaitu lebih tingginya harapan daripada kenyataan. Di era modern semestinya rasionalitas dan pikiran kritis dikedepankan sehingga tak ada lagi bentuk kekerasan apa pun yang terjadi akibat emosi tanpa dasar.

Kemarahan ataupun kekerasan dapat muncul dimana saja tidak terkecuali di dunia bisnis, tercatat beberapa peristiwa yang memicu investor asing hengkang dari bumi tercinta ke negeri seberang yang lebih menjamin kepastian keamanan, regulasi ataupun kenyamanan atas pungli dsb.

Di lain pihak nafsu serakah segelintir orang mampu mengundulkan hutan-hutan dan merusak gunung dengan dalih pemanfaatan hasil alam. Kontrak tambang tembaga yang sesungguhnya dibalik kontrak tembaga tersebut potensi pasir emas dan sebagainya yang dikelola secara serampangan dan mengabaikan keselarasan lingkungan. Sebagaimana dapat dilukiskan oleh ref. lagu ayo bangkit:

Hasil Bumi Ia kuras

Karya Anak negeri

Ia campakkan

Kini anak negeri menjerit

Bangsaku semakin

Terjepit

Ayo kita bangkit 2x

Marhaban yaa Ramadhan, Bulan keagungan yang penuh hikmah, berkah, rahmah dan ampunan. Selamat menjalankan Ibadah Puasa Semoga Allah S.W.T. memasukkan kita kepada orang-orang pilihannya. Amien !

Keberadaann dan dukungan staf dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi para manajer. Tetapi jika salah urus, maka akan menjadi malapetaka organisasi. Fungsi rekruitment merupakan pintu masuk apakah karyawan baru tersebut dapat bersinergi posistif atau negatif. Setelah fungsi kepegawaian yang lain seperti fungsi orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, promosi jabatan, konpensasi, dan pemeliharaan sudah laksanakan dengan baik, maka aspek kepemimpinan-lah yang menjadi penentu keberhasilan sebuah organisasi.

Tak heran jika para atasan mengeluh karena bawahannya tidak becus bekerja. Setiap tugas yang diberikan tak pernah tuntas. Jika hal itu dilanjutkan ke pola pembinasaan bukan pembinaan, maka berapa orang karyawan yang di pecat dan berapa orang di angkat sebagai pegawai baru setiap harinya.

Akankah lebih bijak bagi semua pihak, jika otoritas pemimpin digunakan terlebih dahulu untuk melakukan upaya self correction, yaitu bagaimana melakukan koreksi ke dalam terlebih dahalu dan selanjutnya baru melihat secara mendalam aspek-aspek bawahan itu sendiri.

Yang dimaksud koreksi kedalam bukan saja aspek internal pemimpin itu sendiri, tetapi juga sistem kerja yang dikembangkan dalam organisasi. Mengapa demikian karena sistem kerja yang didukung oleh Standard Operating Procedure (SOP) dapat memperkecil kesalahan kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta produktifitas kerja.

Stabilitas organisasi jauh lebih penting dari pada hadirnya pemimpin yang atraktif dan reaktif. Organisasi lebih membutuhkan sikap baik atasan maupun bawahan. Yang proaktif Sehingga tercipta sinergi dan harmoni menuju terwujudnya efektifitas, efisiensi dan produkstifitas organisasi.

Tetapi sangat sayang belum banyak organisasi yang memiliki sistem kerja yang kuat. Bagaimana Organisasi Anda ! Semoga sukses selalu ! [Iwan Darmawansyah, MPPi]

Praktek bisnis yang mungkin dimasa lalu adalah hal yang biasa, sekarang menjadi sorotan publik khususnya terbongkarnya berbagai kasus suap menyuap antara penjabat dengan pengusaha. Selanjutnya jika Kasus tersebut dikembangkan maka lebih banyak banyak pihak lagi yang tersangkut kasus tersebut. Jika proses hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa tebang pilih, kemungkinan besar rumah tahana negara tidak dapat menampung mereka. Apa jadinya bangsa, karena korupsi bukan merupakan kasus perorangan dan berdiri sendiri tetapi dilakukan secara berjamaah, mulai dari pejabat tinggi negara sampai dengan pegawai rendahan.

Mengutip Prof. Soemitro (Alm) Bengawan Ekonomi pada suatu kesempatan menyebutkan kebocoran negara akibat praktek manipulasi dan korupsi berkisar sampai dengan 40% dari anggaran belanja pemerintah. Berapa besar kerusakan pilar-pilar bangsa yang kropos karena dibangun tidak sesuai dengan Bestek yang telah disepakati bersama wakil rakyat yang terhormat.

Jikalau pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi berkisar di atas 6%, sesungguhnya jika kebocoran dapat ditutupi maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara signifikan dan angka pengangguran menurun tajam karena tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Dan yang lebih penting dari itu adalah aktifitas sektor riil meningkat baik dari aspek volume penjualan maupun omzet penjualan.

Keadaan tersebut menjadi lebih baik lagi jika kebijakan pemerintah dalam hal keberpihakan pada sektor Usaha mikro kecil dan menengah yang berbasis pada penggunaan seluas-luasnya produk Indonesia. Pengorbanan semua pihak, baik produser, pedagang maupun konsumen perlu di wujudkan oleh kita semua jika ingin ekonomi bangsa dapat bersaing dikancah perdagangan internasional.

Sementara ini yang boleh dibanggakan kita sebagai anak bangsa adalah Potensi Rakyat Indonesia dalam konteks PASAR. Artinya dengan jumlah pendudukan kurang lebih 220 juta merupakan pasar potensial bagai produser. Sanyangnya peluang ini dimanfaatkan dengan baik oleh industri Asing, baik yang memiliki pabrik di negara asing ataupun di dalam negeri.

Konsumen dalam negeri berdalih, “terpaksa kita beli prosuk asing karena lebih berkualitas” dan produsen lokal pun dengan beralasan “Bagaimana mungkin produk yang kami hasilkan berkualitas jika biaya ekonomi tinggi, miskinnya penguasaan teknologi karena mahal, kurangnya modal kerja. Mereka memelas sambil berucap berikan dong kami kesempatan dan yakinlah, pengorbanan saudara konsumen dengan membeli produk merupakan dukungan nyata bagi industri dalam negeri untuk bangkit dan inovatif mengejar ketertinggalan dari industri asing.

Dalam Teori ekonomi konvensiaonalpun dinyatakan istilah Infant Industri. Dimana Industri pemula/bayi ini perlu di proteksi sampai Ia benar-benar siap bersaing di kancah pertemburan bisnis sesungguhnya. Mari berkorban ! KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI ! [Ir. Markiz Yudiawan, MPPi]

Demikian penggalan pidato yang disampaikan Iwan Darmawansyah dalam pidato peresmian Yayasan Masyarakat Peduli Produksi Indonesia (MPPi) pada 9 Februari 2008 yang lalu di aula kampus Jingga STIE Tunas Nusantara Jl. Budhi 21 Cawang Jakarta Timur. Acara serasehan sekaligus peresmian MPPi tersebut dihadiri oleh tiga Nara sumber yaitu anggota DPD RI yaitu Ir. Sarwono Kusumaatmaja, Budayawan, musisi & legenda ACI Kang Sam Bimbo, dan Ir. Markiz Yudiawan (CEO PT Mega Persada Indonesia – Ketua Pengurus Yayasan MPPi) serta dimoderatori Oleh Ir. Mandala, MT. Berikut tiga ketinggalan turut berpartisipasi Guru besar UKM dan Koperasi Prof. Dr. H. Djarkasih Satiakusumah, MS dan Ir. Yuzar Mikail, Pengawas dan pengurus Yayasan MPPi serta seluruh civitas akademika STIE Tunas Nusantara, Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan kalangan umum.

Ungkap Iwan Darmawansyah pada pidato pembukaan, MPPi merupakan organisasi terbuka bagi siapapun yang peduli dengan produksi nasional. Pendanaannya hasil swadaya pembina, pengurus dan pengawas serta donasi para simpatisan yang tidak mengikat. Sedangkan upaya yang dilakukan diantaranya melakukan upaya deregulasi dan operasi sektor pendidikan, industri dan perdagangan, perbankan, sistem informasi dan lainnya. Ditegaskan pula bahwa upaya tersebut akan mampu menciptakan pribadi anak negeri yang selalu peduli dan menggemari produk Indonesia.

Acara yang dilaksanakan selama kurang lebih 4 jam tersebut terasa semangat penuh antusias pengunjung. Mereka seakan disadarkan kembali dari tidur panjangnya bahwa hari esok bangsa ini akan kembali berjaya oleh karena kepedulian tinggi para anak negeri yang peduli, kreatif dan inovatif dalam membangun kembali sektor produksi industri dalam negeri. Hal tersebut bisa dilihat dari antusias mereka pada saat moderator memberikan kesempatan para peserta untuk mengungungkapkan pertanyaannya.

Acara yang di meriahkan oleh bazar hasil produksi anak negeri tersebut semakin meriah saat di penghujung acara Kang Sam Bimbo menyanyikan lagu Sajadah Panjang. Tepuk tangan pengunjung pun membahana memenuhi ruangan aula tersebut. Semoga segala upaya dan kepedulian kita terhadap bangsa ini akan menuai hasil optimal. Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain yang telah maju. Bravo! [indra-tnnews]

Ujian Akhir Nasional adalah isu hangat dewasa ini. Bagi peserta didik, UAN merupakan momok bagi kehidupannya. Para orang tua pun tidak kalah stres dibandingkan anaknya sendiri. Sulit dibayangkan cibiran rekan, tetangga, saudara ketika anaknya dinyatakan tidak lulus UAN.

Manajemen sekolah, guru dan jajarannya merasa seakan-akan dunia akan runtuh, ketika semua anak didiknya dinyatakan gagal lulus UAN. Oleh karenanya kita dengar bersama telah terjadi di berbagai pelosok negeri beberapa manajemen sekolah kompak untuk “mensukseskan UAN” dengan cara yang inovatif sekaligus menampar kewibawaan profesi guru. Seperti kasus yang terjadi di Medan, Komunitas Air Mata Guru di Medan, benar-benar menangis dan memprotes semua kebohongan dan kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan SMA yang justru dilakukan oleh para pendidik. Mereka menyaksikan bagaimana para sejawat membuat kunci jawaban dan memberikan kepada peserta ujian agar mereka lulus ujian nasional.

Guru hadir ditengah-tengah masyarakat seharusnya bukan untuk membantu menjawab soal UAN bagi anak didiknya demi nama baik sekolah. Sesungguhnya Guru adalah profesi mulia dan berada pada garda terdepan dalam membentuk SDM yang berdaya saing tinggi dan mandiri. Dan Saya yakin, jauh lebih banyak guru-guru yang patut dibanggakan daripada yang bermasalah.

Di kesempatan lain, kita mendengar bahwa para petinggi Depdiknas pun tidak kalah tegangnya dengan DPR selaku wakil rakyat. Ketidak setujuan para wakil rakyat tentang UAN, direspon negatif oleh pemerintah dengan argumentasi pentingnya peningkatan kualitas lulusan bagi peningkatan daya saing bangsa.

Itulah fenomena kehidupan. Makna dari sebuah kata “Ujian”, yang sebenarnya merupakan salah satu faktor keberhasilan dari proses pembelajaran. Kemudian melebar kemana-mana.

Ujian adalah suatu upaya untuk menilai pengetahuan dan kemampuan peserta ujian. Nilai ujian pada nantinya tidak sekedar ukuran kapasitas peserta, tetapi juga sebagai evaluasi proses belajar mengajar.

Dalam dunia bisnis, ujian adalah sebuah tantangan yang dapat mengagalkan pendapatan, keuntungan, atau bahkan membuat sebuah bisnis bangkrut. Tetapi sebaliknya ujian yang dapat dijawab dengan baik oleh pebisnis, maka bisnis tersebut menjadi ladang keuntungan, bisnispun tumbuh dan berkembang.

Semakin mampu menjawab ujian bisnis, maka pebisnis itu menjadi semakin kuat dan matang, sehingga langkah bisnis semakin menantang dan pebisnispun manjadi Super Pebisnis yang patut diperhitungkan oleh kawan maupun lawan bisnis.

Mudah-mudahan hal ini merupakan gejala positif dan pelajaran berarti demi kemajuan kita semua menuju Indonesia jaya dan mandiri.

Ayo, Indonesia Bangkit!

(Iwan Darmawansyah, MPPI)

Tulisan yang sama dapat dibaca di : Iwan Darmawansyah, Pengelola kampus Beasiswa-Wirausaha

Di dunia kegiatan ekonomi adalah kegiatan tertua. Setiap bayi yang lahir membutuhkan air susu untuk agar bertahan hidup. Dan air susu tidak didapatkan cuma-cuma. Jika air susu ibu mencukupi, yang dibutuhkan adalah bagaimana agar sang ibu dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jika tidak mencukupi, susu kaleng pun jadi.

Pembelian makanan untuk sang ibu atau pembelian susu kaleng merupakan aktivitas ekonomi. Sebelum uang ditetapkan sebagai alat tukar. Sistem tukar barang “barter” menjadi pilihan masyarakan dimasa itu. Dengan sistem barter, aktivitas ekonomi bergerak dan akan terus bergerak menjawab setiap desakan kebutuhan manusia.

Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dengan adanya alat tukar “uang”. Dulu, uang sebagai alat pembayaran merupakan sebuah penemuan fenomenal dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena uang mampu menghilangkan ketidak cocokan pertukaran atau perdagangan. Dalam Konteks ini uang merupakan SOLUSI.

Kini, kebanyakan manusia diperbudak oleh uang. Bagi mereka uang tidak sekedar solusi tetapi seolah-oleah seperti Tuhan yang diagung-agungkan. Sehingga yang terjadi di negeri yang kita cintai, sang kaya terus menjadi kaya dan sang miskin tetap menjadi miskin. Sistem perekonomian tidak memihak kepada rakyat tetapi lebih memihak kepada Pemodal. Dalam konteks ini uang merupakan ILUSI.

Uang menjadi ILUSI bukan SOLUSI. Apakah anda setuju?

Apakah hidup tidak perlu Uang? Jawaban yang pasti Tidak. Uang tidak segala-galanya. Uang bukan tujuan tetapi alat, kata orang. Jelasnya perlu diperkuat ekonomi kerakyatan “asli”. Yang dimaksud “asli” = “sejati”. Ekonomi kerakyatan sejatinya menjadi obat mujarab buat kita semua.

Masyarakat Peduli Produk Indonesia (MPPi) satu dari banyak organisasi kemasyarakatan, berusaha menjadi organisasi yang berbasis ekonomi kerakyatan sejati. Untuk mewujudkan cita-cita yang luhur, perlu dukungan teman-teman anak negeri. Mari kita bangun bangsa kita dengan karya-karya yang inovatif dan berorientasi Produk dalam negeri ! Ayo kita bangun tatanan kehidupan ini dengan kepedulian terhadap produk INDONESIA !

Masalah bangsa kita, tidak dapat sepenuhnya dipecahkan dengan cara asing. Kebanyakan baju asing tidak cocok dengan baju lokal. Masalah bangsa kita sepantasnya diselesaikan dengan cara INDONESIA.

Kegiatan ekonomi yang praktis merupakan adopsi sistem ekonomi asing “BARAT”. Sehingga karakter dan kompetensi pengusaha lebih berorientasi “CARA BARAT” bukan “CARA SEBAIKNYA”.

Apakah reformasi sistem ekonomi perlu dilakukan ? Caranya bagaimana? Siapkah kita mewujudkannya? Kapan di mulai? Setujukah anda jika kita kembangkan MASYARAKAT PEDULI PRODUK INDONESIA?

Sebagai penutup pada kesempatan ini, pembangunan ekonomi tinggi mensyaratkan partisipasi masyarakat “entrepreneur” Indonesia. Artinya wirausahawan “indonesia jaya” harus tampil dalam jumlah yang cukup dan berdaya saing tinggi. Lembaga Pendidikan sudah sepantasnya dan seharusnya lebih banyak mencetak wirausahawan daripada pekerja. Kewirausahaan sudah saatnya mendapatkan tempat di lingkungan pendidikan formal. Sebelumnya kewirausahaan hanya didominasi pendidikan informal. Dan MPPi akan selalau mendorong dan mengupayakan berkembangnya program kewirausahaan guna peningkatan kuatitas dan kualitas wirausaha Indonesia Jaya.

Fenomena ITB mendeklasikan sebagai kampus “technopreneurship” dan STIE TN sebagai kampus “entrepreneur” merupakan pertanda kebangkitan pendidikan kewirausahaan di bumi pertiwi. Mudah-mudahan dapat diikuti kampus besar lainnya. Merdeka!

[Iwan Darmawansyah, MPPi)